Indonesia Terapkan Kebijakan Extended Producer Responsibility pada 2026

Kerangka Regulasi Baru untuk Pengelolaan Siklus Hidup Produk

Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) yang komprehensif melalui Peraturan Presiden yang diharapkan terbit pada pertengahan 2026. Regulasi yang akan datang ini akan mengubah secara fundamental bagaimana produsen mengelola produk mereka sepanjang siklus hidupnya, mulai dari desain produk dan kemasan hingga pengelolaan limbah pada akhir masa pakai.

Komponen Utama Kebijakan EPR

1. Tanggung Jawab Produsen: Produsen akan dimintai pertanggungjawaban atas produk mereka sepanjang siklus hidupnya
2. Pengelolaan Limbah: Produsen harus mengatur pengumpulan dan daur ulang limbah produk mereka
3. Promosi Ekonomi Sirkular: Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
4. Dasar Regulasi: Dibangun di atas peraturan lingkungan hidup yang ada, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75/2019

Timeline Implementasi

Kebijakan EPR direncanakan untuk diimplementasikan melalui Peraturan Presiden pada pertengahan 2026. Timeline ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri terhadap persyaratan kepatuhan yang baru dan menyesuaikan proses produksi mereka. Regulasi ini mewakili langkah maju yang signifikan dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, yang selaras dengan praktik terbaik global dalam pengurangan limbah dan pengembangan ekonomi sirkular.