Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia berencana menerapkan bea keluar emas progresif pada 2026, mencakup berbagai produk emas seperti dore, granule, dan batangan. Tarif yang diusulkan akan berkisar antara 7,5% hingga 15% berdasarkan harga emas global, dengan tarif lebih tinggi ketika harga melebihi US$3.200 per troy ounce. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan fiskal sekaligus mengelola pasokan emas domestik di tengah meningkatnya ekspor, terutama ke Singapura.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Indonesia Terapkan Bea Keluar Emas Progresif di 2026

Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan

Pemerintah Indonesia berencana memberlakukan bea keluar emas pada 2026, mencakup berbagai produk emas seperti dore, granule, batangan cor, dan batangan cetak ²

. Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya ekspor emas dan perhiasan Indonesia, terutama ke Singapura ¹. Bea keluar ini dirancang dengan struktur tarif progresif yang terkait dengan harga emas global.

Struktur Tarif dan Mekanisme Harga

Pungutan bea keluar akan diterapkan secara progresif berdasarkan harga emas internasional. Ketika harga emas berada di antara US$2.800 hingga di bawah US$3.200 per troy ounce, bea keluar akan dikenakan pada tingkat antara 7,5% hingga 12,5% ²

. Jika harga emas naik di atas US$3.200 per troy ounce, tarif akan meningkat menjadi kisaran 10% hingga 15% ². Mekanisme harga ini dikaitkan dengan Harga Mineral Acuan (HMA).

Rasional Ekonomi dan Dampak Potensial

Motivasi utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan fiskal pemerintah sambil memastikan permintaan global yang meningkat tidak berdampak negatif pada pasokan emas domestik ¹

. Analis ekonomi menilai langkah ini berpotensi menguntungkan bagi peningkatan fiskal, asalkan regulasinya jelas ². Langkah ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan aktivitas ekspor dengan kebutuhan pasar domestik.

Timeline Implementasi

Bea keluar emas ini dijadwalkan efektif pada 2026, memberi waktu bagi para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan diri. Pemerintah menekankan bahwa pedoman yang jelas akan ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang lancar.