Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia menghidupkan kembali rencana redenominasi mata uang rupiah, dengan Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah diharapkan selesai pada 2026 atau 2027 ³

. Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi bahwa rencana tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 ¹. Para ahli memberikan pendapat tentang dampak terhadap inflasi, investasi, dan stabilitas ekonomi.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Rencana Redenominasi Rupiah Indonesia Kembali Menguaten

Latar Belakang dan Perkembangan Terkini

Pemerintah Indonesia kembali menghidupkan rencana redenominasi mata uang rupiah, yang melibatkan penyederhanaan denominasi mata uang tanpa mengubah nilai riilnya ¹

. Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah kini menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029, seperti yang dikonfirmasi oleh Bank Indonesia (BI) ¹. Proses redenominasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional ¹.

Opini Ahli tentang Dampak Ekonomi

Para ekonom memiliki pandangan berbeda tentang potensi dampak redenominasi. Beberapa ahli percaya bahwa proses ini mungkin menyebabkan tekanan inflasi sementara karena pembulatan ke atas ²

, namun juga dapat mengurangi ekonomi bawah tanah dan potensi korupsi dengan membawa lebih banyak uang tunai ke dalam sistem keuangan formal ². Yang lain berpendapat bahwa redenominasi tidak akan berdampak signifikan terhadap investasi, karena perhatian utama investor adalah kepastian kebijakan dan kepercayaan terhadap pemerintah daripada denominasi mata uang ⁴.

Tantangan dan Pertimbangan

Rencana redenominasi telah menghadapi tantangan di masa lalu, dengan upaya sebelumnya tertunda karena kondisi ekonomi dan pertimbangan politik ²

. Proposal saat ini mencakup pendekatan implementasi bertahap, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti stabilitas politik, kondisi ekonomi, dan kesiapan teknis ¹.

Koordinasi Pemerintah dan Langkah Selanjutnya

Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa, memimpin upaya ini, dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai koordinator utama untuk penyusunan RUU ³

. Pemerintah menargetkan penyelesaian RUU pada 2026 atau 2027 ³.