Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor solar pada 2026, dengan keputusan ini berdampak pada perusahaan bahan bakar milik negara dan swasta ¹

³. Langkah ini tergantung pada optimalisasi kilang dalam negeri, khususnya Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan ¹. SPBU swasta akan didorong untuk mendapatkan solar dari produksi dalam negeri. Pemerintah secara bersamaan mempertimbangkan peningkatan kuota impor untuk pengecer bahan bakar swasta untuk tahun 2026, berdasarkan kinerja penjualan mereka di 2025 ²⁴.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Indonesia Hentikan Impor Solar 2026, Dampak pada SPBU Swasta

Rencana Pemerintah untuk Swasembada Energi

Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor solar pada tahun 2026, sebuah langkah yang akan berdampak pada perusahaan bahan bakar milik negara dan swasta ¹

³. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan pada produk minyak luar negeri. Keberhasilan rencana ini bergantung pada optimalisasi kilang dalam negeri, khususnya Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi solar dalam negeri ¹.

Dampak pada SPBU Swasta

Pengecer bahan bakar swasta, termasuk pemain besar seperti Shell dan BP, akan diwajibkan untuk mendapatkan solar dari produksi Pertamina dalam negeri begitu impor dihentikan ¹

. Perubahan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada operasional dan rantai pasokan mereka. Pemerintah telah mengindikasikan bahwa SPBU swasta perlu menyesuaikan strategi pengadaan mereka untuk mematuhi peraturan baru.

Potensi Peningkatan Kuota Impor untuk 2026

Dalam perkembangan terkait, pemerintah mempertimbangkan peningkatan kuota impor untuk pengecer bahan bakar swasta untuk tahun 2026 ²

⁴. Keputusan ini akan didasarkan pada kinerja penjualan mereka di tahun 2025 dan antisipasi pertumbuhan. Langkah ini dipandang sebagai tindakan sementara untuk memastikan stabilitas pasokan bahan bakar sementara produksi dalam negeri ditingkatkan. Menurut Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM, "Untuk 2026, itu akan disesuaikan dengan penjualan, dan ada juga asumsi kenaikan" ².

Implementasi dan Pengawasan

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) di bawah Kementerian ESDM akan mengawasi implementasi kebijakan ini. Pengecer bahan bakar swasta telah mengajukan permintaan kuota impor untuk 2026, yang saat ini sedang dalam proses review ²

. Pemerintah bertujuan untuk segera menyelesaikan kuota ini untuk memastikan transisi yang lancar.