Indonesia Menerapkan Peraturan P3B Baru

Langkah Peningkatan Kepatuhan bagi Wajib Pajak Luar Negeri

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan telah secara resmi mengumumkan implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 112/2025, yang memperbarui prosedur pelaksanaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Peraturan baru ini memperkenalkan format Formulir DGT yang diperbarui yang harus digunakan oleh wajib pajak luar negeri saat mengklaim manfaat pajak di bawah perjanjian P3B.

Perubahan Penting dalam Prosedur Perpajakan

Peraturan baru ini merupakan pembaruan signifikan dalam praktik administrasi pajak Indonesia, terutama yang mempengaruhi entitas asing yang beroperasi di negara ini. Aspek penting dari perubahan ini meliputi:

1. Format Formulir DGT yang diperbarui yang harus digunakan oleh wajib pajak luar negeri
2. Persyaratan dokumentasi yang ditingkatkan untuk klaim P3B
3. Prosedur aplikasi manfaat pajak yang disederhanakan
4. Langkah-langkah kepatuhan yang ditingkatkan untuk wajib pajak internasional

Implikasi bagi Investor Asing

Pengenalan format Formulir DGT yang baru mengharuskan investor asing untuk menyesuaikan prosedur kepatuhan pajak mereka. Meskipun perubahan ini mungkin memerlukan penyesuaian awal, hal ini diharapkan akan menghasilkan administrasi pajak yang lebih efisien dalam jangka panjang. Langkah DJP ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memodernisasi sistem pajak Indonesia sambil mempertahankan kepatuhan terhadap standar pajak internasional.