Indonesia Desak Lakukan Reforma Agraria Komprehensif Setelah Banjir Sumatera

Kebutuhan akan Perubahan Struktural

Bencana banjir besar di Sumatera baru-baru ini telah membawa ke permukaan kebutuhan mendesak akan reforma agraria yang komprehensif dan koreksi struktural dalam penguasaan dan pengelolaan tanah. Para ahli berpendapat bahwa bencana ini bukan hanya fenomena alam, tetapi hasil dari masalah sistemik termasuk deforestasi, distribusi tanah yang tidak merata, dan pengelolaan DAS yang buruk.

Komponen Utama Reforma Agraria yang Diusulkan

1. Redistribusi Tanah: Memberikan 2 hektar per keluarga untuk mengatasi ketimpangan
2. Restorasi Ekologis: Memulihkan kawasan hutan kritis dan mendorong penggunaan lahan berkelanjutan
3. Kepastian Hukum: Memberikan sertifikat tanah yang jelas dan menyelesaikan konflik agraria

Kerangka Implementasi

Kebijakan Reforma Agraria Sumatera yang diusulkan menyarankan pendekatan komprehensif:

• Hulu DAS: Implementasi perhutanan sosial dan restorasi ekologis
• Tengah: Redistribusi tanah menggunakan lahan terlantar/konsesi yang berakhir
• Hilir: Program konsolidasi tanah

Landasan Hukum dan Implementasi

Reforma ini didasarkan pada kerangka hukum yang ada:

1. Pasal 33(3) UUD 1945
2. UU Pokok Agraria No. 5/1960

Implementasi membutuhkan kemauan politik yang kuat dan koordinasi lintas sektor.