Menteri Pertanian RI Tindak Tegas Distributor Pupuk Subsidi

Penindakan terhadap Distributor yang Mewajibkan Dokumen Tambahan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengambil tindakan tegas terhadap distributor pupuk subsidi yang mempersulit petani dengan mewajibkan menunjukkan kartu tani selain KTP untuk membeli pupuk subsidi. Menteri memerintahkan pencabutan izin distributor tersebut dengan segera.

Latar Belakang Masalah

Kontroversi ini bermula dari laporan HKTI cabang Yogyakarta tentang distributor di Kabupaten Sleman yang menolak melayani petani tanpa kartu tani. Praktik ini bertentangan dengan regulasi pemerintah yang menyatakan bahwa KTP saja yang diperlukan untuk membeli pupuk subsidi.

Sikap Tegas Menteri

Amran sangat tegas dalam arahan kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, "Telepon manajernya sekarang. Kalau tidak dicabut izinnya, lebih parah kalau Dirjen yang saya cabut jabatannya." Pernyataan keras ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan petani dan memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar.

Implikasi bagi Distribusi Pupuk

Keputusan ini diperkirakan berdampak signifikan pada distribusi pupuk subsidi di Indonesia. Dengan menyederhanakan syarat menjadi hanya KTP, pemerintah bertujuan memudahkan petani mengakses pupuk subsidi, yang berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian.