Menteri Pertanian RI Tindak Tegas Lahan Negara yang Disalahgunakan

Penindakan terhadap Penyewaan Lahan Ilegal

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas terhadap pejabat tinggi di Kementerian Pertanian setelah inspeksi mendadak menemukan bahwa 300 hektar lahan negara disewakan kepada entitas swasta. Penemuan ini dilakukan saat inspeksi mendadak di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Penekanan pada Pemanfaatan Lahan yang Tepat

Menteri menekankan bahwa lahan pertanian negara harus digunakan untuk tujuan yang semestinya: mengembangkan benih unggul dan teknologi pertanian untuk kepentingan publik. "Kita punya teknologi, alat, dan sumber daya manusia, tapi malah disewakan. Ini tidak benar," tegas Amran saat inspeksi.

Langkah Akuntabilitas

Sebagai bentuk akuntabilitas, menteri langsung mencopot direktur dan pejabat tinggi lainnya dari jabatannya. "Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan," jelas Amran. Tindakan ini menunjukkan komitmen menteri untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara yang tepat.

Rencana Pengembangan Pertanian di Masa Depan

Menteri menginstruksikan seluruh unit BRMP di Indonesia untuk fokus pada penanaman benih unggul dan pemanfaatan teknologi terbaik. Ia menekankan bahwa hasilnya harus dibagikan kepada masyarakat secara gratis, memanfaatkan keberadaan fasilitas BRMP di seluruh Indonesia. Amran bertekad untuk mentransformasi sektor pertanian melalui pendekatan berorientasi hasil, di mana hasil nyata lebih diprioritaskan daripada formalitas birokrasi.

Implikasi yang Lebih Luas

Tindakan tegas ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di BUMN dan lembaga pemerintah yang mengelola sumber daya publik. Pendekatan menteri ini menandakan pergeseran menuju transparansi yang lebih besar dan pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan aset negara, khususnya di sektor strategis seperti pertanian.