Bank di Indonesia Masih Meminta Agunan untuk Pinjaman Usaha Kecil

Ketidakpatuhan terhadap Regulasi Terus Berlanjut

Banyak bank di Indonesia yang masih mempertahankan praktik yang bertentangan dengan peraturan yang ada terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meskipun Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 dengan jelas menyatakan bahwa pinjaman KUR di bawah Rp 100 juta tidak boleh meminta agunan, banyak lembaga perbankan tetap meminta jaminan tambahan dari peminjam.

Penyebab Mendasar dari Persyaratan Agunan

Menteri UMKM Maman Abdurrahman membahas isu ini dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, menjelaskan bahwa alasan utama bank tetap meminta agunan adalah kebutuhan akan jaminan psikologis terhadap potensi moral hazard. Menurut Maman, petugas bank sadar akan peraturan tersebut namun tetap meminta agunan sebagai sarana verifikasi dan tekanan psikologis terhadap debitur. Praktik ini terjadi di bank-bank milik negara besar seperti BRI, Mandiri, dan BNI, serta lembaga perbankan swasta.

Dampak terhadap Peminjam Kecil dan Dinamika Pasar

Persyaratan agunan untuk pinjaman KUR kecil menciptakan tantangan signifikan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seringkali tidak memiliki aset yang diperlukan untuk dijadikan jaminan. Praktik ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput dengan membatasi akses kredit bagi para wiraswasta yang paling rentan. Kelanjutan praktik ini meskipun ada kejelasan regulasi menunjukkan adanya masalah sistemik yang lebih dalam dalam praktik penilaian risiko dan pemberian pinjaman di sektor perbankan.