Executive Summary

Key insights and market outlook

Asosiasi pengusaha RI yang dipimpin Apindo mewanti-wanti agar tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang seragam, karena takut mengusir investasi dan berdampak negatif pada industri padat karya. Mereka menganjurkan pendekatan berbasis sektor yang mempertimbangkan kondisi ekonomi regional, inflasi, dan biaya hidup layak. Apindo menekankan bahwa persentase kenaikan yang seragam (misalnya 7-8%) tidaklah feasible karena adanya perbedaan kesehatan industri dan disparitas antarwilayah ¹

²³.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Pengusaha RI Wanti-wanti Kenaikan UMP Seragam

Komunitas Bisnis Menyuarakan Keprihatinan tentang Dampak Investasi

Asosiasi pengusaha Indonesia, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyuarakan keprihatinan tentang potensi konsekuensi negatif dari implementasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang seragam. Komunitas bisnis mewanti-wanti bahwa langkah tersebut dapat mengusir investasi asing dan merugikan industri padat karya yang krusial bagi perekonomian Indonesia ²

.

Pendekatan Berbasis Sektor Direkomendasikan

Apindo menganjurkan pendekatan berbasis sektor yang lebih nuansa dalam menentukan kenaikan upah minimum. Metode ini akan mempertimbangkan berbagai faktor regional termasuk kondisi ekonomi, tingkat inflasi, dan biaya hidup layak. Asosiasi berpendapat bahwa persentase kenaikan yang seragam (seperti 7% atau 8%) tidak praktis karena adanya disparitas signifikan dalam kesehatan industri dan kondisi ekonomi regional di Indonesia ³

.

Kesehatan Industri sebagai Pertimbangan Utama

Darwoto, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, menekankan bahwa penentuan upah minimum sektoral tidak dapat dipisahkan dari kesehatan sektor industri. Pandangan ini didukung oleh pemimpin bisnis lain yang menekankan bahwa kemampuan industri untuk menyerap kenaikan upah sangat bervariasi ¹

.

Seruan untuk Diskusi Bipartit

Apindo telah mengusulkan agar penyesuaian upah minimum menjadi hasil negosiasi bipartit antara pekerja dan pengusaha. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kenaikan upah seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis, terutama di wilayah dengan realitas ekonomi yang berbeda ²

.