Skandal Pengadaan Chromebook Menghantam Kemendikbudristek

Tuduhan Korupsi dan Pelanggaran

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadapi tuduhan serius terkait korupsi pengadaan laptop Chromebook selama periode 2019-2022. Kasus ini terungkap melalui pengungkapan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama persidangan Sri Wahyuningsih, yang menjabat sebagai Direktur Pendidikan Dasar dan Kuasa Pengguna Anggaran di Kementerian ¹

Perusahaan yang Terlibat dalam Skandal

JPU telah mengidentifikasi 12 perusahaan elektronik yang diduga mendapatkan keuntungan dari proses pengadaan Chromebook. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi:

• PT Supertone (SPC): Rp44,96 miliar
• PT Asus Technology Indonesia (ASUS): Rp819,26 juta
• PT Tera Data Indonesia (AXIOO): Rp177,41 miliar
• PT Lenovo Indonesia (Lenovo): Rp19,18 miliar
• PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx): Rp41,18 miliar

Angka-angka ini diungkapkan selama pembacaan dakwaan terhadap Sri Wahyuningsih di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ²

Tuduhan Intervensi Menteri

JPU juga menuduh bahwa mantan Menteri Nadiem Makarim mengganti dua pejabat tinggi pada Juni 2020 setelah mereka menolak mematuhi arahan terkait pengadaan Chromebook. Pejabat yang diganti adalah Khamim, mantan Direktur Pendidikan Dasar, dan Poppy Dewi Puspitawati, mantan Direktur Pendidikan SMP ¹

Implikasi Skandal

Kasus korupsi ini memiliki implikasi signifikan bagi sektor pendidikan dan perusahaan yang terlibat. Ini menyoroti potensi masalah serius dalam proses pengadaan di Kementerian dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas pengadaan teknologi besar di sektor publik Indonesia.

Sumber

1. [Kontan - JPU Ungkap Nadiem Copot Dua Pejabat](
2. [Kontan - Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook](