Executive Summary

Key insights and market outlook

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan beberapa perusahaan asing, termasuk perusahaan baja China, beroperasi di Indonesia tanpa membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Menteri berencana mengambil tindakan tegas. Selain itu, 10 perusahaan sawit terbukti melakukan under-invoicing hingga 50%. Pemerintah memperkuat pengawasan pajak melalui pertukaran data dan penegakan hukum.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Pemerintah Indonesia Perketat Pengawasan Kepatuhan Pajak

Tindakan Tegas terhadap Perusahaan Asing

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan asing, terutama dari China, beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban pajak mereka ¹

. Menteri menyatakan keterkejutannya bahwa perusahaan-perusahaan terkenal ini berhasil menghindari pembayaran pajak meskipun berada di bawah pengawasan otoritas pajak. Purbaya menyebutkan bahwa kementerian sedang menyusun daftar perusahaan tersebut dan mempertimbangkan tindakan yang tepat.

Praktik Under-Invoicing oleh Perusahaan Sawit

Dalam perkembangan terkait, Purbaya mengungkapkan bahwa 10 perusahaan sawit besar terbukti melakukan under-invoicing impor hingga 50% ⁵

. Praktik ini melibatkan pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dalam dokumen pabean untuk mengurangi bea masuk dan pajak impor. Menteri menekankan bahwa perusahaan-perusahaan ini akan menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka.

Penguatan Pengawasan Pajak

Untuk mengatasi praktik tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kemampuan pengawasan melalui pertukaran dan analisis data yang lebih baik ⁷

. DJP telah mengeluarkan sejumlah besar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan. Dengan memanfaatkan sistem Lembaga National Single Window (LNSW), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, sehingga meningkatkan deteksi skema penghindaran pajak.

Dampak terhadap Penerimaan Pajak

DJP melaporkan bahwa hingga 8 Januari 2026, 67.769 SPT tahunan telah disampaikan, dengan 1.011 kasus yang diidentifikasi sebagai kurang bayar pajak senilai Rp 57,8 miliar ³

. Pemerintah berupaya mencegah defisit penerimaan pajak yang signifikan, tantangan yang dihadapi tahun sebelumnya.