Menteri Keuangan Indonesia Tetap pada Pendirian soal Pencairan Dana Desa

Kontroversi seputar Alokasi Dana Desa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak untuk mengubah kebijakan pemerintah terkait pencairan dana desa meskipun ada protes luas dari kepala desa di seluruh Indonesia. Menteri tersebut menegaskan bahwa kebijakan yang ada akan tetap dipertahankan, dengan menyatakan, "Biar saja mereka protes, kebijakan sudah seperti itu."

Rincian Pencairan Dana Tahun 2025

Purbaya mengungkapkan bahwa pencairan dana desa tahap kedua pada tahun 2025 akan mencapai Rp 7 triliun. Sebagian besar dana ini akan ditahan oleh pemerintah pusat untuk membiayai program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Inisiatif ini telah menjadi titik pertentangan di kalangan kepala desa yang khawatir tentang pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa langsung.

Latar Belakang Program Koperasi Merah Putih

Menteri Keuangan sebelumnya telah menjelaskan bahwa dari total alokasi dana desa tahunan sebesar Rp 60 triliun, Rp 40 triliun akan digunakan untuk membiayai pengembangan Kopdes Merah Putih. Pengalihan dana yang signifikan ini telah memicu perdebatan dan resistensi dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa.

Implikasi dari Kebijakan

Sikap tegas pemerintah dalam hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk mengimplementasikan program Kopdes Merah Putih, meskipun ada reaksi keras. Keputusan kebijakan ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam restrukturisasi inisiatif ekonomi tingkat desa melalui pengembangan koperasi.