Key insights and market outlook
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kecuali ada perbaikan signifikan dalam waktu satu tahun ke depan. Menteri tersebut mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kinerja saat ini, menyarankan potensi penggantian dengan perusahaan swasta seperti Societe Generale de Surveilance (SGS) dari Swiss jika pembaruan tidak dilaksanakan. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendukung kewenangan menteri untuk mengambil tindakan tersebut, mendesak Bea Cukai untuk memanfaatkan waktu yang diberikan untuk memperbaiki dan mengikuti arahan menteri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengeluarkan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyatakan bahwa kantor tersebut akan dibekukan kecuali ada pembaruan signifikan dalam waktu satu tahun ke depan. Ultimatum ini datang di tengah ketidakpuasan yang meningkat terhadap kinerja kantor tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian negara.
Menteri tersebut melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa jika Bea Cukai gagal memperbaiki diri, kantor tersebut mungkin akan digantikan oleh perusahaan swasta seperti Societe Generale de Surveilance (SGS) dari Swiss. Pernyataan ini menggarisbawahi keseriusan situasi dan komitmen menteri untuk memastikan operasi kepabeanan yang efektif.
Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, menanggapi pernyataan menteri dengan mengakui kewenangan Menteri Keuangan untuk mengambil tindakan tersebut. Misbakhun mendesak Bea Cukai untuk memanfaatkan waktu yang diberikan sebaik mungkin untuk melaksanakan perbaikan yang diperlukan dan mematuhi arahan menteri, sehingga menghindari pembekuan yang diancamkan.
Ultimatum ini memiliki implikasi signifikan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini menyoroti perlunya pembaruan segera dan substansial untuk mempertahankan status operasionalnya. Potensi keterlibatan entitas swasta seperti SGS menunjukkan kemungkinan pergeseran menuju praktik kepabeanan yang lebih efisien dan modern.
Customs Office Reform Ultimatum
Potential Privatization Threat