Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kebijakan upah minimum 2026 melalui peraturan pemerintah baru ²

. Formula untuk menghitung upah minimum akan menggunakan inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa), dengan alfa antara 0,5 hingga 0,9 ². Keputusan ini diambil setelah serikat pekerja menyampaikan kekhawatiran dan menolak formula baru, menuntut kenaikan minimal 6,5% ⁵.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Pemerintah Indonesia Finalisasi Kebijakan Upah Minimum 2026

Formula Baru untuk Perhitungan Upah Minimum

Pemerintah Indonesia telah secara resmi mengumumkan kebijakan upah minimum 2026 melalui peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025 ²

. Formula baru untuk menghitung Upah Minimum Provinsi (UMP) akan berdasarkan pada inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa), dengan alfa antara 0,5 hingga 0,9 ². Formula ini dirancang untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi dan lebih mencerminkan kondisi ekonomi regional.

Reaksi Serikat Pekerja

Kebijakan baru ini langsung mendapat penolakan dari serikat pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak formula baru, dengan alasan tidak ada konsultasi yang memadai dengan perwakilan pekerja ³

⁵. KSPI menuntut kenaikan upah minimal 6,5% untuk 2026, mengkritik keputusan pemerintah sebagai upaya mendukung kepentingan bisnis daripada kesejahteraan pekerja ⁵.

Mekanisme Implementasi

Peraturan baru ini mewajibkan gubernur untuk menentukan UMP di wilayah masing-masing selambat-lambatnya 24 Desember 2025 ²

. Kebijakan ini juga memungkinkan gubernur untuk menetapkan upah minimum sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih dalam mengatasi disparitas ekonomi regional.

Latar Belakang dan Konteks

Pengembangan kebijakan upah minimum baru ini merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Ketenagakerjaan telah bekerja pada peraturan ini sejak akhir November 2025, dengan draf peraturan dikirim ke Presiden Prabowo untuk ditandatangani ¹

. Serikat pekerja telah menanti-nanti pengumuman ini, dengan beberapa mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi motivasi politik di balik waktu pengambilan keputusan ¹.