Key insights and market outlook
Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap penipuan konser musik yang meningkat, dengan kerugian konsumen yang dilaporkan melonjak dari Rp 30 miliar di 2024 menjadi Rp 407 juta di 2025. Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan penegak hukum dan asosiasi industri untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan praktik industri. Menteri Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya ekosistem ekonomi kreatif yang lebih sehat melalui penegakan yang lebih ketat terhadap aktivitas penipuan.
Pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya untuk melawan penipuan konser musik setelah terjadi peningkatan signifikan dalam kerugian konsumen. Menurut data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), kerugian finansial akibat penipuan semacam itu melonjak dari Rp 30 miliar di 2024 menjadi Rp 407 juta di 2025. Meskipun angka yang dilaporkan untuk 2025 tampak lebih rendah, hal ini mewakili tren yang mengkhawatirkan dan telah menarik perhatian pihak berwenang.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa kementerian bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan industri untuk mengatasi masalah ini. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dengan menerapkan regulasi yang lebih kuat dan meningkatkan praktik industri. 'Kami berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi pelaku ekonomi kreatif sambil mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas penipuan,' jelas Harsya dalam acara Creative Economy Annual Report (EAR) 2025.
Strategi kementerian mencakup kerja sama dengan asosiasi promotor musik dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan standar industri yang lebih baik. Harsya menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi konsumen dan mendukung bisnis yang sah di sektor kreatif. Pemerintah diharapkan akan memperkenalkan langkah-langkah lebih rinci dalam beberapa bulan mendatang untuk mencegah penipuan semacam itu dan memastikan keberlanjutan industri musik.
Rise in Concert Scam Losses
Government Regulatory Crackdown
Industry Collaboration Initiatives