Kebijakan Upah Minimum 2026 di Indonesia Memicu Kontroversi

Formula Baru Diperkenalkan di Tengah Reaksi Campuran

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan formula baru untuk menghitung Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, ditetapkan sebagai inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan alfa berkisar antara 0,5 dan 0,9. Keputusan kebijakan ini telah memicu reaksi beragam dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, serikat buruh, dan pejabat pemerintah ¹

Kekhawatiran Pengusaha: Potensi PHK dan Tekanan Finansial

Asisi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah mengungkapkan keprihatinan serius tentang potensi beban finansial yang dapat ditimbulkan oleh formula baru ini bagi dunia usaha. Menurut Subchan Gatot, Ketua Komite Ketenagakerjaan Apindo, rentang alfa jauh di atas ekspektasi pengusaha. Asosiasi ini khawatir hal ini dapat menyebabkan PHK massal di industri padat karya ¹

Tuntutan Serikat Buruh: Nilai Alfa Lebih Tinggi

Di sisi lain, serikat buruh yang dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak nilai alfa yang lebih tinggi yaitu 0,9, meskipun pemerintah memberikan fleksibilitas dalam menetapkan alfa antara 0,5 dan 0,9. Presiden KSPI Said Iqbal memperingatkan akan adanya protes massal hingga Januari 2026 jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Serikat buruh juga khawatir tentang gubernur yang berpotensi mengubah nilai alfa yang direkomendasikan oleh dewan pengupahan daerah ²

Jaminan Pemerintah: Tidak Ada Pengurangan Upah

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan jaminan bahwa formula baru tidak akan mengakibatkan penurunan upah, bahkan jika pertumbuhan ekonomi negatif. Ia menjelaskan bahwa formula tersebut memastikan upah akan selalu meningkat setidaknya sebesar tingkat inflasi. Menteri optimis bahwa gubernur akan mengumumkan upah minimum baru sesuai batas waktu 24 Desember 2025 ³

Timeline Implementasi

Peraturan upah minimum baru akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Pemerintah telah meminta gubernur untuk menyelesaikan pengumuman UMP paling lambat 24 Desember 2025, untuk memastikan proses implementasi yang lancar. Timeline ini telah dikomunikasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri ⁵

Sumber

1. [Kontan - Keprihatinan Apindo tentang UMP 2026](
2. [Detik Finance - Ancaman Protes Serikat Buruh](
3. [Detik Finance - Jaminan Pemerintah tentang Upah Minimum](
4. [Detik Finance - Penjelasan tentang Persentase Kenaikan UMP](
5. [Detik Finance - Timeline Pengumuman UMP](
6. [Detik Finance - Batas Waktu Gubernur untuk Pengumuman UMP](
7. [Kontan - Instruksi Mendagri kepada Gubernur](