Executive Summary

Key insights and market outlook

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melelang 629.000 ton bauksit sitaan melalui platform lelang.go.id pada 16-22 Desember 2025. Lelang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ini berpotensi menghasilkan pendapatan negara lebih dari Rp 200 miliar. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 39/2025 yang mewajibkan pelelangan komoditas yang dikuasai negara.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Pemerintah Indonesia Luncurkan Lelang Bauksit Sitaan

Latar Belakang dan Kerangka Regulasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memulai lelang terbuka untuk 629.000 ton stockpile bauksit yang disita pemerintah dan saat ini disimpan di Kepulauan Riau ¹

². Proses lelang akan dilakukan melalui platform lelang resmi pemerintah, lelang.go.id, pada 16 Desember 2025 hingga 22 Desember 2025 ¹. Penentuan pemenang lelang selanjutnya akan dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.

Dasar Hukum dan Implementasi

Lelang ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39/2025 yang mengubah peraturan sebelumnya (PP No. 96/2021) mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara ¹

². Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Jeffri Huwae, menyatakan bahwa lelang ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk penegakan hukum dan optimalisasi pendapatan negara dari komoditas yang disita.

Implikasi Finansial

Lelang ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan potensial lebih dari Rp 200 miliar, yang secara signifikan berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM ²

. Kementerian optimis dapat mencapai target PNBP sebesar Rp 254 triliun untuk tahun 2025, dengan lelang bauksit ini menjadi kontribusi akhir tahun yang berharga bagi pendapatan negara.

Rencana Masa Depan

Jeffri Huwae menekankan bahwa setiap sitaan stockpile mineral di masa depan, termasuk bauksit, batubara, nikel, atau komoditas lainnya, akan diperlakukan sebagai aset yang dikuasai negara dan selanjutnya dilelang ²

. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan proaktif pemerintah dalam menangani aktivitas pertambangan ilegal sambil memaksimalkan pendapatan negara melalui saluran legal.