Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadapi kritik karena menunda pengembalian US$8.000 per jemaah untuk paket haji khusus, menyebabkan tekanan keuangan pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) ¹

². Meskipun pertemuan pada 2 Januari 2026 berjanji untuk mempercepat proses, dana masih tertahan melewati batas waktu pembayaran Armuzna pada 4 Januari 2026 ². Keterlambatan ini berisiko mengganggu penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Dana Haji Indonesia Masih Tertahan, Penyelenggara Menghadapi Kesulitan

Pengembalian Dana yang Tertunda Menyebabkan Tekanan pada PIHK

Kementerian Haji dan Umrah Indonesia bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadapi kritik dari asosiasi industri terkait penundaan pengembalian US$8.000 per jemaah untuk paket haji khusus ¹

. Meskipun pertemuan terbatas pada 2 Januari 2026 di mana pemerintah berjanji mempercepat proses administrasi, dana masih tertahan di BPKH ².

Batas Waktu Pembayaran Kritis Terlewati

Keterlambatan ini menyebabkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terpaksa menanggung biaya layanan Armuzna karena batas waktu pemerintah Arab Saudi pada 4 Januari 2026 terlewati ²

³. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang potensi gangguan pada penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Keprihatinan Industri dan Respons Pemerintah

Tiga belas asosiasi yang mewakili penyelenggara haji dan umrah telah mengungkapkan keprihatinan mereka tentang keterlambatan pelepasan dana, menyoroti potensi gangguan operasional serius mulai dari pemrosesan visa hingga keberangkatan jemaah ²

. Muhammad Firman Taufik, pemimpin 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, menekankan bahwa pembayaran Armuzna adalah tahapan krusial dalam penyelenggaraan haji ²³.