Menteri Kesehatan Usulkan Reformasi Sistem BPJS Kesehatan

Fokus Melayani Masyarakat Miskin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar BPJS Kesehatan lebih fokus melayani masyarakat miskin, sementara masyarakat kaya didorong menggunakan asuransi kesehatan swasta ²

. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 13 November 2025. Menteri menekankan bahwa diferensiasi ini akan membantu membuat sistem BPJS Kesehatan lebih efisien dan berkelanjutan.

Tantangan Saat Ini dan Solusi yang Diusulkan

Program BPJS Kesehatan saat ini menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan finansial sambil memberikan cakupan kesehatan komprehensif. Dengan fokus pada masyarakat miskin dan membiarkan masyarakat kaya memilih asuransi swasta, menteri percaya bahwa sistem dapat dibuat lebih terkelola. Usulan ini menyarankan BPJS Kesehatan untuk berkonsentrasi pada perawatan rawat inap standar bagi kelompok berpendapatan rendah ²

.

Kriteria Kelayakan BPJS Kesehatan

Menurut pedoman terbaru, kelayakan program subsidi BPJS Kesehatan mencakup berbagai kelompok rentan seperti masyarakat miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam ¹

. Proses pendaftaran melibatkan verifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Calon penerima manfaat dapat mengecek kelayakan mereka melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi Cek Bansos dan situs web DTKS.

Implikasi Reformasi yang Diusulkan

Jika diimplementasikan, reformasi ini dapat berdampak signifikan pada lanskap kesehatan di Indonesia. Hal ini dapat mengarah pada pendekatan yang lebih terarah dalam subsidi kesehatan di mana sumber daya pemerintah difokuskan pada mereka yang paling membutuhkan. Namun, keberhasilan usulan ini akan bergantung pada pengembangan pasar asuransi kesehatan swasta yang kuat yang dapat melayani kebutuhan masyarakat kaya.

Sumber

1. [Bisnis.com](
2. [Detik Finance](