Mendagri Dorong Jakarta Anggarkan Program Bedah Rumah

Seruan untuk Meningkatkan Alokasi Perumahan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah Jakarta untuk mengalokasikan dana bagi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam APBD 2026. Permintaan ini muncul setelah statistik terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Jakarta memiliki sekitar 209.000 rumah tidak layak huni.

Kapasitas Fiskal yang Kuat Mendukung Inisiatif

Tito menekankan bahwa Jakarta memiliki kemampuan keuangan untuk mendanai inisiatif semacam ini, dengan 68% anggaran daerahnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. 'Kami sangat mengapresiasi jika masalah perumahan dianggarkan, karena DKI memiliki kemampuan fiskal untuk itu,' kata Tito saat ditemui di Wisma Mandiri, Jakarta. Menteri lebih lanjut menyarankan agar program BSPS diprioritaskan, terutama di daerah kumuh.

Menangani Tantangan Perumahan Jakarta

Program BSPS bertujuan meningkatkan kondisi perumahan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah melalui bantuan keuangan untuk perbaikan rumah. Dengan banyaknya rumah tidak layak huni di Jakarta, program ini dapat berperan penting dalam meningkatkan standar hidup dan mengatasi tantangan perumahan perkotaan. Inisiatif ini sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk meningkatkan infrastruktur perkotaan dan kualitas hidup di ibu kota Indonesia.