Agen Asuransi Indonesia Tantang Regulasi Pajak Baru

Ketidakpastian Hukum dan Dampak Finansial

Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) telah secara resmi meminta pemerintah untuk meninjau regulasi pajak terbaru yang berdampak negatif pada agen asuransi. Regulasi yang dimaksud meliputi PMK-168/PMK.03/2023 tentang implementasi Core Tax Administration System dan PMK 81/2024, yang ditafsirkan mewajibkan agen asuransi untuk mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ¹

Isu Kunci yang Diangkat PAAI

1. Ketidakpastian Hukum: PAAI berargumen bahwa regulasi saat ini menciptakan ambiguitas hukum terkait status agen asuransi sebagai wajib pajak. Ketua Umum Muhammad Idaham menekankan perlunya kejelasan untuk mencegah perbedaan interpretasi ¹
   Source 1

   https://finansial.bisnis.com/read/20260112/215/1943513/paai-sorot-problem-pajak-agen-asuransi
   .
2. Beban Finansial: Banyak agen menghadapi tunggakan pajak signifikan akibat regulasi baru. Agen dengan penghasilan di atas Rp 4,8 miliar per tahun telah kehilangan akses ke Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan diwajibkan melakukan pembukuan penuh seperti badan usaha ²
   Source 2

   https://keuangan.kontan.co.id/news/aturan-pajak-baru-berlaku-agen-asuransi-kirimkan-surat-ke-purbaya
   .
3. Perlakuan Tidak Konsisten: Asosiasi menyoroti ketidaksinkronan antara kerangka regulasi dan implementasi praktis. Meskipun dibatasi untuk bekerja dengan satu perusahaan, agen asuransi diperlakukan sebagai entitas bisnis independen ¹
   Source 1

   https://finansial.bisnis.com/read/20260112/215/1943513/paai-sorot-problem-pajak-agen-asuransi
   .

Proposal dan Langkah Selanjutnya PAAI

PAAI telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, meminta:

• Peninjauan komprehensif kebijakan pajak saat ini
• Definisi jelas status pajak agen asuransi
• Pembukaan kembali akses NPPN bagi agen yang memenuhi syarat
• Penyesuaian Sistem Administrasi Pajak Inti
• Diskusi resmi dengan perwakilan pemerintah

Asosiasi tetap berkomitmen mendukung penerimaan negara sambil memperjuangkan kebijakan pajak yang adil dan proporsional bagi agen asuransi.

Sumber

1. [Bisnis.com](
2. [Kontan](