Asosiasi Buruh Indonesia Mendesak Perhitungan Upah Minimum yang Lebih Komprehensif

Seruan untuk Revisi Formula dalam Penentuan UMP 2026

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali formula yang digunakan dalam menghitung Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Menurut Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, metode saat ini yang terutama mengandalkan indikator makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidaklah cukup.

Penekanan pada Standar Hidup yang Layak

Silaban menekankan bahwa upah minimum harus ditentukan berdasarkan biaya hidup yang sebenarnya (KHL), memastikan pekerja dapat mempertahankan standar hidup yang layak bersama keluarga mereka. Serikat buruh berargumen bahwa formula saat ini, yang berfokus pada faktor makroekonomi, gagal menangkap kebutuhan sebenarnya para pekerja.

Tuntutan Utama dari KSBSI

1. Revisi Formula UMP: Menggabungkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap biaya hidup
2. Fokus pada Kesejahteraan Pekerja: Memastikan upah minimum memungkinkan kehidupan keluarga yang layak
3. Akuntabilitas Pemerintah: Mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan pekerja di atas efisiensi biaya bisnis

Advokasi KSBSI menyoroti perdebatan yang sedang berlangsung antara serikat buruh dan pemerintah mengenai kebijakan upah di Indonesia. Ketika pemerintah mempertimbangkan formula untuk UMP 2026, tuntutan KSBSI kemungkinan akan mempengaruhi diskusi, yang berpotensi mengarah pada proses penentuan upah yang lebih inklusif dan komprehensif.