Serikat Buruh Indonesia Menolak Kenaikan Upah Minimum 2026, Rencanakan Aksi Hukum dan Protes

Serikat Buruh Menuntut Penyesuaian Upah yang Lebih Baik

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah dengan tegas menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang baru saja diumumkan, dengan alasan penyesuaian tersebut tidak cukup untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Sebagai respons, serikat buruh berencana mengambil dua tindakan utama: mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan UMP di beberapa provinsi, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta mengorganisir protes massa di Istana Negara pada 29-30 Desember 2025 ¹

Formula Pemerintah untuk Perhitungan Upah Minimum

Kenaikan UMP 2026, yang berkisar antara 6-7%, ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49/2025, yang mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, inflasi, dan standar hidup layak. Formula yang digunakan adalah: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), di mana Alfa adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan rentang 0,5 hingga 0,9 sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ²

Implikasi dari Tindakan Serikat Buruh

Rencana gugatan dan protes ini menyoroti ketegangan yang terus berlanjut antara serikat buruh dan pemerintah terkait kebijakan upah. Tindakan serikat buruh ini berpotensi mempengaruhi keputusan upah di masa depan dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

Sumber

1. [Kontan - UMP 2026 Ditolak, Ribuan Buruh Ancam Turun ke Jalan](
2. [Kontan - UMP 2026 Naik 6%-7%, Serikat Pekerja: UMP Belum Bisa Atasi Tekanan Biaya Hidup](