Executive Summary

Key insights and market outlook

Serikat buruh Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden KSPI Said Iqbal, mengancam melakukan mogok nasional yang melibatkan 5 juta pekerja jika pemerintah melanjutkan kenaikan upah minimum di bawah 6,5% untuk tahun 2026. Serikat buruh menolak metode perhitungan yang diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan malah menyarankan tiga alternatif tingkat kenaikan, dengan 6,5% sebagai pilihan utama ²

. Perselisihan ini berpusat pada penggunaan indeks ekonomi terbatas (0,2 hingga 0,7) dalam perhitungan pemerintah.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Serikat Buruh Indonesia Mengancam Mogok Nasional Terkait Usulan Upah Minimum

Perselisihan atas Perhitungan Upah Minimum 2026

Serikat buruh Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, berencana untuk mengorganisir mogok nasional yang melibatkan 5 juta pekerja jika tuntutan mereka terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tidak dipenuhi ¹

. Serikat buruh sangat menentang metode perhitungan yang diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menentukan kenaikan upah minimum.

Usulan Alternatif dan Posisi Pemerintah

Serikat buruh telah mengajukan tiga alternatif persentase kenaikan untuk dipertimbangkan:

Kenaikan 6,5% - pilihan utama, mengacu pada keputusan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya tentang UMP 2025 ²
Source 2
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8207719/3-opsi-buruh-ke-pemerintah-soal-kenaikan-ump-2026
.
Alternatif lain disebutkan namun tidak dirinci dalam sumber.

Perselisihan muncul dari penggunaan indeks ekonomi terbatas antara 0,2 hingga 0,7 dalam perhitungan pemerintah, yang sangat ditolak oleh serikat buruh ¹

.

Dampak Potensial dan Langkah Selanjutnya

Mogok nasional yang direncanakan, yang berpotensi melibatkan jutaan pekerja, dapat memiliki implikasi ekonomi yang signifikan jika dilaksanakan. Serikat buruh mempertahankan bahwa kenaikan yang mereka usulkan diperlukan untuk menjaga kesejahteraan pekerja di tengah perubahan ekonomi.