Serikat Buruh Indonesia Berencana Demo Terkait Kebijakan Upah Minimum

Kekecewaan terhadap Penyesuaian Upah Minimum Terbaru

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengumumkan rencana untuk menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara sebagai respons terhadap penyesuaian upah minimum terbaru di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Serikat buruh sangat menolak kebijakan upah minimum saat ini, menganggapnya tidak cukup untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Presiden KSPI, Said Iqbal, menekankan bahwa sikap pekerja di DKI Jakarta tetap tegas, menuntut Gubernur untuk merevisi upah minimum 2026 menjadi 100% dari KHL, yang berjumlah sekitar Rp 5,89 juta.

Kritik terhadap Kebijakan Upah Minimum Saat Ini

Serikat buruh mengkritik kebijakan saat ini karena tidak mencerminkan standar hidup yang layak, merusak daya beli, dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 49/2025 tentang Pengupahan. Peraturan ini dijadikan sebagai dasar hukum untuk menuntut kenaikan upah minimum yang substansial. Serikat buruh berargumen bahwa penyesuaian saat ini tidak memadai dan akan semakin melemahkan daya beli pekerja di Jakarta.

Implikasi Ekonomi dan Sosial

Aksi protes ini menyoroti ketegangan yang terus berlanjut antara serikat buruh dan pemerintah provinsi terkait kebijakan upah. Tuntutan untuk kenaikan upah minimum yang signifikan menjadi Rp 5,89 juta bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga sosial, karena mencerminkan perjuangan pekerja untuk mempertahankan standar hidup yang layak di tengah tantangan ekonomi. Hasil dari protes ini dapat memiliki implikasi bagi hubungan industrial dan kebijakan ekonomi di Indonesia.