Executive Summary

Key insights and market outlook

Perusahaan tambang di Indonesia menghadapi tantangan akibat keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) telah mendesak percepatan persetujuan untuk menjaga kelangsungan operasional ¹

. Sementara itu, PT Vale Indonesia (INCO) telah menghentikan sementara operasi karena keterlambatan tersebut, sedangkan perusahaan lain diizinkan untuk terus berproduksi jika memenuhi persyaratan tertentu ³.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Sektor Pertambangan Indonesia Menghadapi Tantangan Operasional di Tengah Keterlambatan RKAB 2026

Ketidakpastian Regulasi

Industri pertambangan Indonesia saat ini menghadapi ketidakpastian seputar persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) telah mengungkapkan keprihatinan tentang potensi dampak keterlambatan persetujuan terhadap operasi pertambangan ¹

.

Respons Perusahaan yang Berbeda

Sementara beberapa perusahaan tambang diizinkan untuk terus beroperasi jika mereka memenuhi persyaratan regulasi tertentu, perusahaan lain telah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. PT Vale Indonesia (INCO), misalnya, telah menghentikan sementara operasi penambangannya menunggu persetujuan RKAB ³

. Sebaliknya, perusahaan lain melanjutkan produksi, asalkan mereka mematuhi ketentuan yang tertuang dalam surat edaran terbaru dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ².

Perspektif Industri

Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) telah mengklarifikasi bahwa perusahaan tambang dapat terus berproduksi meskipun tanpa persetujuan RKAB, selama mereka memenuhi prasyarat tertentu. Sikap ini didukung oleh adanya surat edaran yang menguraikan persyaratan tersebut ²

. Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mendukung keputusan INCO untuk menghentikan sementara operasi, melihatnya sebagai langkah kepatuhan terhadap peraturan yang ada ⁴.

Kerangka Regulasi

Proses persetujuan RKAB, yang kini dilakukan setiap tahun alih-alih tiga tahunan, dipandang sebagai fase transisi regulasi yang memerlukan navigasi hati-hati oleh pemerintah dan pelaku industri. Proses ini sepenuhnya dikelola melalui evaluasi sistematis di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ³

.

Sumber

[Kontan - Penambang Harap Persetujuan RKAB 2026 Dipercepat](
[Kontan - IMEF: Produksi Tambang Bisa Jalan Meski RKAB 2026 Belum Disetujui](
[Kontan - Persetujuan RKAB 2026 Belum Terbit, Tata Kelola Minerba Disorot](
[Kontan - Asosiasi Nikel Menilai Penghentian Sementara Operasi Tambang Vale Tak Ganggu Kinerja](

References