Key insights and market outlook
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya melindungi pasar lokal dari produk impor untuk mendukung bisnis UMKM dalam negeri. Menteri tersebut menyoroti bahwa sektor fesyen sangat terdampak oleh lonjakan pakaian bekas impor, yang meningkat signifikan dari 7 ton pada 2021 menjadi 3,600 ton tahun lalu. Ia menekankan bahwa tanpa sterilisasi pasar dari impor semacam itu, keberlangsungan UMKM tetap sulit meskipun ada dukungan pemerintah melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan strategi pemasaran.
Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), telah membuat pernyataan kuat untuk melindungi pasar lokal dari arus produk impor, dengan penekanan khusus pada tantangan yang dihadapi oleh bisnis UMKM domestik. Menteri tersebut menunjukkan bahwa dominasi barang impor saat ini, terutama di sektor fesyen, sangat berdampak pada perusahaan lokal.
Menteri tersebut menyoroti bahwa industri fesyen adalah salah satu yang paling terdampak, dengan peningkatan dramatis dalam pakaian bekas impor. Volume impor tersebut telah meningkat signifikan: dari 7 ton pada 2021 menjadi 12 ton pada 2022 dan 2023, dan lonjakan besar menjadi 3.600 ton tahun lalu. Hingga Agustus 2025, angka tersebut mencapai 1.800 ton. Lonjakan ini disebabkan oleh peraturan yang longgar seputar barang impor, terutama dari Cina, yang tidak memerlukan perizinan ketat dibandingkan dengan bisnis lokal.
Maman Abdurrahman menekankan bahwa meskipun ada upaya pemerintah untuk mendukung UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan strategi pemasaran, keberlangsungan bisnis-bisnis tersebut tetap sulit selama pasar lokal dibanjiri produk impor. Ia menekankan bahwa langkah-langkah regulasi sangat penting untuk menciptakan lapangan yang seimbang bagi bisnis domestik. Pernyataan menteri tersebut menggarisbawahi perlunya intervensi kebijakan untuk melindungi dan mempromosikan industri lokal dalam menghadapi persaingan global yang meningkat.
Call for Import Regulation
UMKM Support Policy Discussion