DPR Sahkan KUHAP Baru, Meningkatkan Kepastian Hukum

Peningkatan Kepastian Hukum bagi Dunia Usaha

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang, menandai perkembangan signifikan dalam kerangka hukum Indonesia. Legislasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi dunia usaha dengan menyediakan pedoman dan mekanisme yang lebih jelas untuk penegakan hukum. Kode yang diperbarui ini bertujuan menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan dan dapat diprediksi, yang sangat penting bagi operasi bisnis dan keputusan investasi.

Meminimalkan Penyalahgunaan Kewenangan

Salah satu aspek kunci dari KUHAP baru adalah potensinya untuk meminimalkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (APH). Dengan menetapkan pemeriksaan dan keseimbangan yang lebih ketat, undang-undang ini berupaya mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini sangat penting bagi dunia usaha, karena mengurangi risiko perlakuan tidak adil dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum.

Respons Dunia Usaha

Dunia usaha pada umumnya menyambut baik legislasi baru ini, melihatnya sebagai langkah positif menuju perbaikan infrastruktur hukum Indonesia. Peningkatan kejelasan dan prediktabilitas dalam proses hukum dipandang bermanfaat bagi operasi bisnis dan iklim investasi. Ditha Wiradiputra, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha (LKPU) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), mencatat bahwa meskipun beberapa pihak merasa proses pengesahan berlangsung cepat, substansi KUHAP telah didiskusikan secara luas dari waktu ke waktu.

Implikasi bagi Iklim Investasi Indonesia

Pengesahan KUHAP baru ini diharapkan memiliki implikasi positif bagi iklim investasi Indonesia. Dengan meningkatkan kepastian hukum dan meminimalkan risiko tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang, Indonesia menjadi destinasi yang lebih menarik bagi investor domestik dan asing. Perkembangan ini sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk memperbaiki lingkungan bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi.