DPR Kritik Proyek Bendungan yang Tertunda di Tengah Temuan BPK

Komisi V Menyuarakan Kekhawatiran atas Salah Kelola Proyek

Komisi V DPR telah mengkritik keras berbagai proyek bendungan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, setelah audit terbaru oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK menemukan 16 temuan signifikan dan 37 rekomendasi terkait pengelolaan dan implementasi proyek infrastruktur ini.

Temuan dan Rekomendasi Utama

Laporan audit BPK mengungkapkan bahwa meskipun Kementerian telah menindaklanjuti secara administratif, hanya 9 dari 37 rekomendasi (24,32%) yang dinyatakan selesai sepenuhnya. Sementara 28 rekomendasi lainnya (75,68%) masih dalam proses penelaahan. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah proyek Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, yang mengalami keterlambatan 9 tahun dari jadwal awal.

Reaksi DPR dan Kekhawatiran

Ketua Komisi V Lasarus mengungkapkan kekhawatiran signifikan selama rapat kerja dengan Menteri PU. Beliau menekankan bahwa meskipun Kementerian telah menanggapi secara administratif semua rekomendasi BPK, implementasi sebenarnya masih belum lengkap. Lasarus menekankan bahwa keterlambatan dan salah kelola semacam ini dapat memiliki konsekuensi jauh ke depan bagi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air Indonesia.

Implikasi bagi Pembangunan Infrastruktur

Kritik ini muncul ketika Indonesia tengah gencar melakukan investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Keterlambatan proyek bendungan tidak hanya berdampak pada biaya, tapi juga mempengaruhi kemampuan negara dalam mengelola sumber daya air secara efektif. Pengawasan ketat DPR terhadap proyek infrastruktur strategis menunjukkan peningkatan pengawasan terhadap proyek-proyek besar dan pengelolaannya oleh kementerian pemerintah.