DPR Desak Aturan Pencatatan BUMN Lebih Ketat

Restrukturisasi Dinilai Jadi Kunci untuk Menghindari Delisting

DPR RI telah menyerukan penegakan aturan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang lebih ketat terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama terhadap perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan. Dorongan untuk disiplin pasar yang lebih besar ini muncul karena beberapa BUMN berisiko delisting akibat kinerja keuangan yang buruk.

Disiplin Pasar Lebih Utama Daripada Mendukung Harga Saham

Anggota DPR, khususnya dari Komisi VI, menekankan bahwa prioritas harus diberikan pada proses restrukturisasi yang transparan, profesional, dan akuntabel daripada sekadar mendukung harga saham. Firnando Hadityo Ganinduto, anggota Komisi VI, menyatakan bahwa 'Delisting bukan akhir, tapi mekanisme disiplin pasar. Yang terpenting adalah memastikan restrukturisasi dilakukan dengan serius dan tepat waktu.'

Implikasi bagi BUMN yang Bermasalah Finansial

Perkembangan ini menyoroti pengawasan yang meningkat terhadap BUMN untuk meningkatkan kesehatan keuangan dan tata kelola perusahaan. BEI diharapkan memainkan peran penting dalam menegakkan aturan pencatatan, yang berpotensi menyebabkan delisting bagi BUMN yang berkinerja buruk. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan integritas pasar dan melindungi investor.