DPR RI Infeksi Kementerian PU Soal Proyek Bendungan yang Terlambat

Pengawasan Parlementer terhadap Proyek Infrastruktur

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memanggil Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas masalah proyek Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan. Pembangunan bendungan yang dimulai pada tahun 2018 ini awalnya direncanakan selesai pada tahun 2023, namun sekarang diperkirakan akan rampung pada tahun 2026, menandakan keterlambatan 3 tahun.

Temuan Audit dan Status Implementasi

Pengawasan ini muncul setelah laporan audit terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencakup periode 2020 hingga semester I 2024. Laporan tersebut mengidentifikasi 16 temuan signifikan dan 37 rekomendasi terkait berbagai proyek bendungan di Indonesia, termasuk Bendungan Tiga Dihaji. Meskipun Kementerian PU telah menindaklanjuti semua rekomendasi secara administratif, BPK mengonfirmasi bahwa hanya 9 dari 37 rekomendasi (24,32%) yang telah sepenuhnya dilaksanakan.

Detail Proyek dan Implikasinya

Proyek Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan awalnya direncanakan sebagai proyek 6 tahun (2018-2023) namun kini telah diperpanjang menjadi 9 tahun (2018-2026). Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran tentang biaya keseluruhan proyek dan manfaat yang diharapkan, terutama perannya sebagai sumber energi hidroelektrik potensial. Proyek ini masih belum selesai, dan keterlambatan penyelesaiannya memiliki implikasi signifikan bagi infrastruktur energi di wilayah tersebut.