Key insights and market outlook
Ketua Komisi IX DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendukung rencana Kementerian Keuangan untuk memberantas pelaku rokok ilegal melalui penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Pendekatan ini dipandang sebagai strategi yang lebih konstruktif dan berjangka panjang untuk mendorong pelaku ilegal masuk ke dalam sistem formal, memberikan kepastian usaha, dan berkontribusi pada penerimaan negara.
Ketua Komisi IX DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut baik inisiatif Kementerian Keuangan untuk memperkuat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai sarana untuk membimbing pelaku rokok ilegal ke dalam ekonomi formal. Misbakhun menekankan bahwa pendekatan ini mewakili strategi yang lebih konstruktif dan berjangka panjang dalam menangani masalah rokok ilegal.
Misbakhun mencatat bahwa banyak pengusaha kecil yang ingin beroperasi secara legal tetapi kurang akses dan bimbingan. Dengan memberikan pendampingan dan integrasi KIHT, pemerintah dapat mendorong pelaku usaha ini untuk memformalkan bisnis mereka, sehingga meningkatkan kepastian usaha dan berkontribusi pada penerimaan negara.
Penguatan KIHT diharapkan dapat memberikan jalur yang lebih realistis bagi pelaku ilegal untuk melegalkan operasi mereka. Langkah ini dipandang sebagai langkah positif menuju pengurangan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.
KIHT Strengthening Initiative
Crackdown on Illegal Cigarettes