DPR RI Desak Percepatan Penyaluran Beras untuk Kontrol Harga

Seruan Mendesak untuk Implementasi Program SPHP yang Efektif

Komisi VI DPR RI telah mengeluarkan direktif kuat kepada Perum Bulog, perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas manajemen pasokan pangan, untuk mempercepat penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025. Seruan mendesak ini muncul setelah keputusan pemerintah untuk memperpanjang batas waktu distribusi hingga 31 Januari 2026, menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan selama bulan-bulan awal tahun yang biasanya rawan gejolak.

Kekhawatiran dan Rekomendasi Utama

Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi, menekankan bahwa keberhasilan program SPHP bergantung pada implementasi yang efektif dan terkoordinasi. Ia menekankan bahwa keterlambatan distribusi dapat melemahkan kemampuan program untuk menstabilkan harga beras. Wahyudi menyatakan, "Komisi IV selalu menekankan agar distribusi SPHP tidak tersendat di lapangan. Stok ada, anggaran ada, maka penyaluran harus berjalan optimal."

Perpanjangan Masa Distribusi oleh Pemerintah

Keputusan pemerintah untuk memperpanjang periode distribusi SPHP hingga Januari 2026 memberikan waktu lebih luas bagi Bulog untuk mengelola pasokan beras secara efektif. Perpanjangan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi potensi fluktuasi harga selama awal tahun ketika permintaan biasanya meningkat.

Implikasi Pasar

Program SPHP memainkan peran kritis dalam strategi keamanan pangan Indonesia dengan mengatur pasokan beras dan menjaga stabilitas harga. Dengan memaksimalkan distribusi beras melalui program ini, pemerintah bertujuan melindungi konsumen dari volatilitas harga sambil mendukung petani lokal melalui intervensi pasar yang terkendali.