Indonesian President Prabowo Orders Crackdown on Non-Compliant Forestry Permits
Back
Back
6
Impact
7
Urgency
Sentiment Analysis
BearishNeutralBullish
PublishedDec 15
Sources5 verified

Presiden Prabowo Perintahkan Penertiban Izin Kehutanan yang Tidak Patuh

Tim Editorial AnalisaHub·15 Desember 2025
Executive Summary
01

Executive Summary

Key insights and market outlook

Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk menindak tegas izin kehutanan yang tidak patuh, sehingga 22 izin seluas 1,012 juta hektar dicabut 2

3. Langkah ini menyusul terjadinya bencana alam di Sumatra, Aceh, dan Sumatera Utara di mana 116.198 hektar area terdampak terkait dengan izin bermasalah 2. Aksi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan tata kelola hutan dan menindaklanjuti komitmen Prabowo terhadap akuntabilitas lingkungan 1.

Full Analysis
02

Deep Dive Analysis

Pemerintah Indonesia Luncurkan Penertiban Izin Kehutanan Besar-Besaran

Tindakan Komprehensif terhadap Izin yang Tidak Patuh

Dalam penegakan kebijakan yang signifikan, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengarahkan Kementerian Kehutanan untuk mencabut 22 izin kehutanan seluas total 1,012 juta hektar 2

3. Tindakan tegas ini menyusul terjadinya bencana alam parah di Sumatra, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana 116.198 hektar dari izin yang dicabut terkait langsung dengan area terdampak 2.

Meningkatkan Tata Kelola Hutan

Penertiban izin kehutanan yang tidak patuh ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk meningkatkan tata kelola hutan di Indonesia. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengonfirmasi bahwa keputusan ini dibuat selama rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada 15 Desember 2025 1

. Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang melanggar peraturan kehutanan, dengan Presiden Prabowo menekankan bahwa entitas yang tidak patuh akan menghadapi pencabutan izin segera 4.

Dampak Kumulatif Pencabutan Izin

Pencabutan terbaru ini membawa total area izin yang dicabut sejak Januari 2025 menjadi sekitar 1,5 juta hektar 2

. Ini termasuk:

  • Pencabutan batch pertama 3 Februari 2025: 18 izin mencakup 0,5 juta hektar
  • Pencabutan terbaru 15 Desember 2025: 22 izin mencakup 1,012 juta hektar

Implikasi Lingkungan dan Ekonomi

Penegakan hukum yang ketat oleh pemerintah diharapkan memiliki implikasi signifikan bagi perlindungan lingkungan dan industri kehutanan. Dengan menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas konsesi mereka, pemerintahan bertujuan untuk mengurangi degradasi lingkungan dan mencegah bencana alam di masa depan. Langkah ini menunjukkan komitmen Prabowo terhadap pengelolaan lingkungan sambil berpotensi berdampak pada perusahaan yang beroperasi di sektor kehutanan.

Sumber

  1. [Kontan - Prabowo Perintahkan Menteri Kehutanan Benahi Tata Kelola Hutan](
  2. [Detik Finance - Prabowo Perintahkan Penertiban Izin Pakai Hutan 1 Juta Hektare Dicabut](
  3. [Kontan - Arahan Prabowo, Menhut Bakal Cabut 22 Izin Pemanfaatan Hutan](
  4. [Detik Finance - Prabowo Ancam Cabut Izin Pengusaha Hutan yang Bandel](
  5. [Kontan - Buntut Bencana Sumatera, Raja Juli Lapor ke Prabowo Sudah Cabut 22 Izin PBPH](
Original Sources

Story Info

Published
1 month ago
Read Time
15 min
Sources
5 verified

Topics Covered

Forestry RegulationEnvironmental PolicyPermit RevocationSustainability Efforts

Key Events

1

Forestry Permit Revocation

2

Environmental Policy Enforcement

3

Regulatory Crackdown on Non-Compliant Companies

Timeline from 5 verified sources