Rencana Buyback Bank BUMN Perkuat Kepercayaan Pasar

Sinyal Positif bagi Sektor Perbankan Nasional

Rencana pembelian kembali saham (buyback) oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang mencakup PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dipandang sebagai katalis untuk menjaga kepercayaan pasar di sektor perbankan Indonesia. Menurut Amin, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota Komisi XI, langkah ini memberikan sinyal kuat bahwa fundamental bank-bank BUMN tetap kokoh.

Indikator Kekuatan Fundamental

Keputusan untuk melakukan buyback dipandang sebagai indikasi bahwa manajemen percaya harga saham saat ini undervalued. Amin mencatat bahwa persiapan dana besar oleh bank-bank tersebut menunjukkan buffer modal yang kuat dan perhitungan bisnis yang matang. Perkembangan ini muncul setelah periode sentimen negatif yang sempat menekan ekspektasi kinerja bank-bank BUMN.

Pengawasan Regulasi dan Kesehatan Finansial

Amin menekankan bahwa indikator keuangan utama seperti Rasio Kecukupan Modal (CAR), Rasio Pinjaman terhadap Deposit (LDR), dan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap dalam batas aman. Selama CAR tetap di atas ambang batas minimum 8%, NPL di bawah 5%, dan likuiditas tetap longgar, ketahanan sektor perbankan diharapkan tetap terjaga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terus memperkuat sistem peringatan dini perbankan, lebih mendukung stabilitas sektor.

Detail Implementasi

Program buyback Bank Mandiri (BMRI) senilai Rp1,17 triliun disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 25 Maret 2025. Buyback akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan/atau transaksi di luar bursa, untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal RUPS.

Dampak Pasar

Rencana buyback diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik baik di kalangan nasabah maupun pemegang saham. Langkah ini menunjukkan optimisme bahwa bank-bank tersebut akan terus tumbuh solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Langkah ini sangat signifikan karena muncul pada saat berbagai program pemerintah membutuhkan dukungan perbankan yang kuat, yang berpotensi mempengaruhi operasional mereka.