Executive Summary

Key insights and market outlook

Tiga pegawai Kantor Pajak Pratama Jakarta Utara terlibat kasus korupsi yang melibatkan hampir Rp 60 miliar kebocoran pajak ¹

. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan bahwa layanan perpajakan kepada masyarakat tetap berjalan normal meskipun proses hukum sedang berlangsung ¹. DJP juga mengusulkan pencabutan izin praktik konsultan pajak yang terlibat dalam kasus korupsi ². Pejabat pajak yang terlibat, Dwi Budi Iswahyu, melaporkan total aset Rp 4,87 miliar dalam laporan kekayaannya, dengan sebagian besar berupa properti di berbagai daerah ³.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Pegawai Pajak Terlibat Korupsi, DJP Pastikan Operasional Normal

Kasus Korupsi yang Melibatkan Hampir Rp 60 Miliar Terungkap

Tiga pegawai Kantor Pajak Pratama Jakarta Utara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan hampir Rp 60 miliar kebocoran pajak ¹

. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menemukan kasus ini yang menarik perhatian publik di awal tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan KPK dalam investigasi dan menyediakan informasi yang diperlukan sesuai hukum ¹.

DJP Menjamin Kelangsungan Layanan Perpajakan

Meskipun proses hukum terhadap pegawai pajak sedang berlangsung, DJP menjamin bahwa layanan perpajakan kepada masyarakat akan terus berjalan normal. "DJP memastikan layanan perpajakan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan penanganan perkara ini tidak mengganggu hak dan layanan wajib pajak," menurut pernyataan resmi DJP ¹

. Jaminan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem administrasi perpajakan.

Tindakan Administratif terhadap Pihak Eksternal

Untuk pihak eksternal yang terlibat dalam korupsi, seperti konsultan pajak, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan tindakan administratif, termasuk pencabutan izin praktik. Peraturan yang relevan (PMK Nomor 175/PMK.01/2022) memberi wewenang kepada DJP untuk berkoordinasi dengan asosiasi profesi untuk mengambil tindakan tersebut ²

.

Pengungkapan Kekayaan Pejabat yang Terlibat

Salah satu pejabat yang terlibat, Dwi Budi Iswahyu, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pajak Pratama Jakarta Utara, melaporkan total aset senilai Rp 4,87 miliar dalam laporan kekayaannya kepada KPK. Sebagian besar asetnya berupa properti senilai Rp 4,74 miliar yang tersebar di berbagai daerah termasuk Jakarta Selatan, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Sukabumi, dan Magelang ³

. Aset lainnya termasuk kendaraan bernilai Rp 406 juta, seperti Toyota Fortuner 2016 dan Honda Rebel CMX500.

Peningkatan Signifikan dalam Kekayaan yang Dilaporkan

Dibandingkan dengan laporan kekayaan sebelumnya (2022), kekayaan bersih Dwi Budi menunjukkan peningkatan sekitar Rp 774 juta. Total asetnya dilaporkan sebesar Rp 6,02 miliar dengan kewajiban Rp 1,14 miliar, sehingga menghasilkan kekayaan bersih Rp 4,87 miliar ³

.