Executive Summary

Key insights and market outlook

Serikat buruh Indonesia mendesak kenaikan upah minimum 6,5-10,5% untuk 2026, dengan rencana demonstrasi pada 22 November 2025, setelah pengumuman pemerintah pada 21 November. Serikat buruh menolak metode perhitungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menurut mereka hanya menghasilkan kenaikan 3,75%. Buruh Jakarta secara khusus menuntut kenaikan menjadi Rp 6 juta dari Rp 5,39 juta saat ini.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Serikat Buruh Indonesia Desak Kenaikan Upah Minimum 2026

Buruh Akan Gelar Protes Nasional

Serikat buruh Indonesia berencana menggelar demonstrasi nasional pada 22 November 2025 untuk menuntut kenaikan signifikan dalam Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 ¹

. Serikat buruh mendesak kenaikan upah minimum antara 6,5% hingga 10,5%, menolak metode perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ¹².

Sengketa Metode Perhitungan

Formula Kementerian telah dikritik oleh serikat buruh yang mengklaim bahwa hasilnya hanya kenaikan upah minimum sebesar 3,75%. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, persentase ini di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% ²

.

Tuntutan Khusus Buruh Jakarta

Buruh di Jakarta menuntut agar UMP untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp 6 juta, yang merupakan kenaikan signifikan dari Rp 5,39 juta saat ini ³

. Tuntutan ini mencerminkan upaya serikat buruh secara luas untuk upah yang lebih baik di tengah kekhawatiran ekonomi.

Konteks dan Implikasi Ekonomi

Penyesuaian upah sangat penting karena secara langsung mempengaruhi daya beli pekerja dalam menghadapi inflasi. Serikat buruh berpendapat bahwa kenaikan upah diperlukan untuk mempertahankan kesejahteraan pekerja dan keseimbangan ekonomi ³

.

Aksi yang Direncanakan dan Respons Pemerintah

Demonstrasi yang direncanakan pada 22 November 2025 akan mengikuti pengumuman pemerintah tentang upah minimum untuk 2026 pada 21 November 2025. Aksi serikat buruh ini menggarisbawahi ketegangan antara tuntutan pekerja dan kebijakan ekonomi pemerintah.