Pekerja Indonesia Gelar Aksi Protes di DPR Terkait Masalah Upah

Aksi Demonstrasi yang Direncanakan pada 15 Januari 2026

Serikat pekerja Indonesia, yang dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sedang mengorganisir aksi protes besar di Gedung DPR RI pada 15 Januari 2026. Demonstrasi ini diperkirakan akan menarik antara 500 hingga 1.000 peserta yang akan menyuarakan keprihatinan mereka terhadap beberapa isu ketenagakerjaan penting. Aksi ini akan berlangsung di depan Gedung DPR dan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Tuntutan Utama dalam Aksi Protes

Gerakan pekerja, yang dipimpin oleh Presiden KSPI Said Iqbal, telah menggarisbawahi empat tuntutan utama dalam aksi protes ini:

1. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta: Pekerja mendesak kenaikan upah minimum untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.
2. Penolakan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: Kelompok pekerja menentang perubahan yang diusulkan dalam proses seleksi kepemimpinan daerah.
3. Keberatan terhadap Upah Minimum Sektoral di Jawa Barat: Pekerja menentang implementasi upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota.
4. Pembahasan Segera RUU Ketenagakerjaan: Serikat pekerja mendesak agar pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang tertunda segera dilaksanakan.

Implikasi dari Aksi Protes

Aksi buruh ini mencerminkan keprihatinan yang lebih luas dalam kalangan pekerja Indonesia terkait kebijakan upah, kerangka regulasi, dan perlindungan sosial. Protes ini menyoroti tensi yang terus berlanjut antara serikat pekerja dan pembuat kebijakan terkait isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan pekerja. Dengan semakin dekatnya demonstrasi, aksi ini kemungkinan akan menarik perhatian dari pejabat pemerintah dan masyarakat luas, yang berpotensi mempengaruhi diskusi kebijakan di bulan-bulan mendatang.