Pekerja Indonesia Tantang Keputusan UMP Jakarta

Aksi Hukum dan Massa Direncanakan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada hari Senin menyusul tidak adanya respons dari Gubernur Jakarta terhadap surat keberatan mereka mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ¹

. Aksi hukum ini didukung oleh rencana aksi massa sekitar 10.000 pekerja di Jakarta pada hari Senin, yang akan memprotes tingkat upah dan menuntut pengesahan segera RUU Ketenagakerjaan ²

Source 2

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8312578/10-000-buruh-kumpul-di-jakarta-besok-protes-ump-di-bawah-khl

.

Sengketa atas Kebutuhan Hidup Layak

Pekerja memprotes tingkat UMP, dengan alasan tidak memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), patokan untuk kebutuhan hidup minimum. Presiden KSPI, Said Iqbal, menekankan bahwa kurangnya respons dari Gubernur Pramono Anung terhadap surat keberatan mereka telah menyebabkan keputusan untuk mengambil tindakan hukum atas nama pekerja di Jakarta ¹

.

Implikasi Ekonomi dan Sosial

Sengketa ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara kelompok hak-hak pekerja dan otoritas provinsi terkait penetapan upah. Hasil tantangan hukum dan skala protes akan diawasi ketat sebagai indikator ketegangan pasar tenaga kerja di ibu kota Indonesia.

Sumber

1. [Detik Finance - Surat Keberatan soal UMP Tak Direspons Pramono](
2. [Detik Finance - 10.000 Buruh Kumpul di Jakarta Besok](