Indonesian Workers Protest 2026 Minimum Wage, Threaten Legal Action
Back
Back
4
Impact
6
Urgency
Sentiment Analysis
BearishNegativeBullish
PublishedJan 8
Sources4 verified

Buruh Indonesia Protes Upah Minimum 2026, Ancaman Aksi Hukum

Tim Editorial AnalisaHub·8 Januari 2026
Executive Summary
01

Executive Summary

Key insights and market outlook

Pekerja di Indonesia memprotes Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, terutama di Jakarta dan Jawa Barat, menuntut upah yang lebih tinggi yang mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,73 juta, di bawah tuntutan Rp 5,89 juta. Dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), para pengunjuk rasa berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika tuntutan mereka tidak dipenuhi 1

24.

Full Analysis
02

Deep Dive Analysis

Pekerja Indonesia Tantang Upah Minimum 2026, Ancaman Aksi Hukum

Protes Meletus di Jakarta dan Jawa Barat

Pekerja di Indonesia, terutama di Jakarta dan Jawa Barat, telah turun ke jalan untuk memprotes Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang baru diumumkan. Protes yang dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menentang UMP Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp 5,73 juta, lebih rendah dari tuntutan pekerja sebesar Rp 5,89 juta berdasarkan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 1

4.

Aksi Hukum Mengancam jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Protes ini bukan hanya peristiwa satu hari; mereka didukung oleh ancaman tindakan hukum. Presiden KSPI Said Iqbal telah mengumumkan rencana untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Proses hukum akan dimulai dengan mengajukan surat keberatan kepada Gubernur, sesuai prosedur yang berlaku 2

.

Tuntutan Utama Pekerja yang Berunjuk Rasa

  1. Revisi UMP Jakarta 2026: Pekerja menuntut agar UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar 100% KHL, yaitu Rp 5,89 juta per bulan.
  2. Implementasi Upah Minimum Sektoral: Di Jawa Barat, pekerja menuntut implementasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang tepat 4.

Sikap Pemerintah dan Dampak Potensial

Keputusan pemerintah untuk menetapkan UMP pada tingkat saat ini dikritik karena tidak cukup mengatasi kenaikan biaya hidup. Saeful Tavip, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), menekankan bahwa masalahnya bukan hanya tentang persentase kenaikan tetapi kegagalan menggunakan KHL sebagai acuan utama dalam menetapkan upah minimum 4

.

Sumber

  1. [Detik Finance - Bos Buruh soal UMP Jakarta](
  2. [Detik Finance - Protes soal Upah Minimum Jakarta-Jabar](
  3. [Detik Finance - Buruh Mulai Padati Area Monas](
  4. [Kontan - UMP 2026 Abaikan Kebutuhan Hidup Layak](
Original Sources

Story Info

Published
1 week ago
Read Time
12 min
Sources
4 verified

Topics Covered

Labor ProtestsMinimum Wage DisputeWorkers' Rights

Key Events

1

2026 Minimum Wage Protests

2

Workers' Rights Demonstration

3

Legal Action Against UMP

Timeline from 4 verified sources