Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia memperketat aturan fiskal untuk 2026 dengan menetapkan batas defisit 2,5% yang seragam untuk semua pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.101/2025 ¹

². Langkah ini berpotensi membatasi belanja daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas ². Sementara itu, Citi memproyeksikan bahwa defisit APBN bisa mencapai 3,5% PDB pada 2026 karena peningkatan belanja pemerintah ³.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Indonesia Perketat Aturan Defisit APBD 2026

Implementasi Batas Defisit Seragam

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan peraturan baru yang menetapkan batas defisit 2,5% yang seragam untuk semua pemerintah daerah (Pemda) di tahun 2026 melalui Peraturan Menteri Keuangan No.101/2025 ¹

². Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (PMK No.75/2024) yang berlaku untuk tahun anggaran 2025 ¹.

Dampak Potensial terhadap Belanja Daerah

Para ekonom khawatir bahwa batas seragam ini dapat membatasi belanja daerah, terutama untuk wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas ²

. Menurut Nailul Huda dari Celios, daerah dengan kapasitas fiskal kuat tidak mungkin mengalami defisit APBD, sementara daerah dengan posisi fiskal lemah mungkin akan kesulitan mempertahankan kemampuan belanjanya ². Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia memiliki kekhawatiran serupa tentang potensi tekanan pada keuangan daerah ¹.

Proyeksi Defisit APBN Nasional

Dalam perkembangan terkait, Citigroup memproyeksikan bahwa defisit APBN nasional Indonesia dapat mencapai 3,5% PDB di 2026, melebihi batas 3% yang biasanya ditetapkan dalam kerangka fiskal Indonesia ³

. Proyeksi ini disebabkan oleh peningkatan signifikan dalam belanja pemerintah. Kombinasi antara aturan anggaran daerah yang lebih ketat dan potensi defisit nasional yang lebih besar menciptakan lanskap fiskal yang kompleks bagi Indonesia di 2026.