Indonesia's 2026 Minimum Wage Hike Sparks Concerns Over Living Costs and Business Burden
Back
Back
3
Impact
4
Urgency
Sentiment Analysis
BearishNeutralBullish
PublishedDec 26
Sources7 verified

Kenaikan UMP 2026 di Indonesia Memicu Kekhawatiran Biaya Hidup dan Beban Bisnis

Tim Editorial AnalisaHub·26 Desember 2025
Executive Summary
01

Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, dengan kenaikan antara 5-7% di sebagian besar provinsi 1

23. Meskipun serikat pekerja mengakui kenaikan tersebut, mereka berpendapat bahwa hal itu belum menjawab biaya hidup riil karena inflasi terus meningkat 1. Sementara itu, asosiasi bisnis seperti Apindo telah meminta dispensasi, dengan alasan bahwa hanya 37% perusahaan yang mampu membayar upah minimum baru berdasarkan temuan survei ILO 35.

Full Analysis
02

Deep Dive Analysis

Kenaikan Upah Minimum 2026 di Indonesia: Tantangan dan Implikasi

Penyesuaian Upah Signifikan di Seluruh Provinsi

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, dengan sebagian besar provinsi menerapkan kenaikan antara 5-7% 1

2. UMP tertinggi tercatat di Jakarta sebesar Rp 5,7 juta per bulan, sementara yang terendah ditetapkan di Jawa Barat sebesar Rp 2,317 juta 24.

Kekhawatiran Serikat Pekerja Tentang Biaya Hidup

Serikat pekerja, yang diwakili oleh Aspirasi, telah mengungkapkan keprihatinan bahwa kenaikan upah masih kurang untuk memenuhi kebutuhan riil pekerja. Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, menyatakan bahwa tanpa kontrol harga yang ketat, kenaikan upah tidak akan efektif dalam menutupi biaya hidup sehari-hari karena biaya kebutuhan pokok terus meningkat 1

.

Respons Komunitas Bisnis

Komunitas bisnis, melalui Apindo, telah meminta dispensasi untuk kenaikan UMP, dengan alasan bahwa kenaikan tersebut memberikan beban tambahan pada bisnis yang masih dalam proses pemulihan dari tekanan ekonomi. Menurut survei ILO, hanya 37% perusahaan di Indonesia yang mampu membayar upah minimum, menyoroti potensi tekanan dan beban pada bisnis 3

5.

Implikasi Pajak bagi Pekerja Gaji Minimum

Kenaikan UMP juga telah menimbulkan kekhawatiran tentang implikasi pajak. Dengan banyak pekerja yang kini menghasilkan pendapatan di atas Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), lebih banyak karyawan akan dikenakan pajak penghasilan orang pribadi (PPh). Perkembangan ini berpotensi mengurangi manfaat bersih dari kenaikan upah bagi pekerja gaji minimum 6

.

Perencanaan Keuangan untuk Pekerja Gaji Minimum

Para ahli keuangan menyarankan agar pekerja melakukan perencanaan anggaran yang cermat untuk memaksimalkan gaji mereka. Misalnya, seorang perencana keuangan merekomendasikan penyesuaian aturan anggaran 50-30-20 menjadi 70-20-10 untuk pekerja gaji minimum di Jakarta, mengalokasikan porsi yang lebih besar untuk pengeluaran esensial 4

.

Sumber

  1. [Kontan - UMP 2026 Resmi Ditetapkan](
  2. [Detik Finance - 3 Daerah dengan UMP Tertinggi dan Terendah](
  3. [Kontan - Apindo Minta Dispensasi Kenaikan UMP 2026](
  4. [Detik Finance - Hidup Layak di Jakarta dengan Gaji Rp 5,7 Juta](
  5. [Kontan - UMP 2026 Rata-Rata Naik 5%-7%, Apindo Ajukan Dispensasi](
  6. [Kontan - UMP 2026 Naik, Pekerja Bergaji Minimum Masuk Radar Pajak](
  7. [Detik Finance - Gaji Rp 5,7 Juta Tahun Depan Cukup buat Hidup Layak di Jakarta?](
Original Sources

Story Info

Published
3 weeks ago
Read Time
16 min
Sources
7 verified

Topics Covered

Minimum Wage PolicyLabor EconomicsBusiness Operations

Key Events

1

2026 UMP Announcement

2

Minimum Wage Increase Implementation

3

Business Community Response

Timeline from 7 verified sources