Executive Summary

Key insights and market outlook

Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menghadapi ketidakpastian hukum karena Undang-Undang APBN 2026 terbit terlambat, dengan pemerintah baru mempublikasikannya pada 7 Januari 2026, meskipun telah disahkan pada 22 Oktober 2025 ⁵

. Para ahli memperingatkan potensi masalah tata kelola dan hukum ¹², sementara pemerintah menyatakan bahwa anggaran tetap valid meskipun ada keterlambatan dalam penerbitan dokumen-dokumen penting.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Implementasi APBN 2026 Indonesia Menghadapi Tantangan

Ketidakpastian Hukum Mengelilingi Keterlambatan Publikasi APBN

Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 Indonesia menghadapi tantangan signifikan karena keterlambatan publikasi Undang-Undang APBN 2026. Meskipun secara formal disahkan pada 22 Oktober 2025, undang-undang tersebut baru dipublikasikan pada 7 Januari 2026 ⁵

. Keterlambatan ini memicu kekhawatiran tentang dasar hukum pelaksanaan anggaran, terutama untuk pengeluaran awal tahun ¹.

Kekhawatiran Ahli tentang Masalah Tata Kelola dan Hukum

Para ahli ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Bright Institute telah mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi masalah tata kelola dan hukum yang timbul dari keterlambatan publikasi dokumen-dokumen anggaran penting. Termasuk di antaranya adalah tidak adanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2025, yang biasanya diperlukan untuk implementasi anggaran ¹

².

Respons dan Jaminan Pemerintah

Sebagai respons terhadap kekhawatiran ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menjamin bahwa pemerintah tidak berencana untuk merevisi APBN 2026, menyatakan bahwa anggaran tersebut dirancang secara komprehensif dan disetujui melalui proses legislasi ³

. Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menunjukkan bahwa anggaran kementerian dan lembaga masih dapat digunakan meskipun ada keterlambatan dalam distribusi DIPA ².

Stabilitas Ekonomi di Tengah Tantangan Prosedural

Sementara implementasi APBN menghadapi tantangan prosedural, indikator ekonomi tetap stabil pada awal 2026. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat bahwa data agregat menunjukkan stabilitas yang terjaga, meskipun memperingatkan tentang potensi risiko tersembunyi yang dapat berkembang menjadi instabilitas ekonomi, sosial, dan politik sepanjang tahun ⁴

.