Otoritas Penerbangan Indonesia Bertindak atas Arahan EASA untuk Pesawat A320

Tindakan Segera Diperlukan untuk Operator A320

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia telah mengeluarkan instruksi langsung kepada semua maskapai yang mengoperasikan pesawat Airbus A320 yang dilengkapi dengan sistem Aileron Elevator Computer (ELAC). Instruksi ini mewajibkan operator untuk memverifikasi dan memastikan kelaikan perangkat lunak mereka sebelum melakukan penerbangan. Tindakan ini mengikuti Arahan Kelaikudaraan Darurat yang dikeluarkan oleh Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA) pada 28 November 2025, yang efektif pada 30 November 2025 pukul 23.59 UTC ¹

Dampak Potensial pada Operasi Penerbangan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mencatat bahwa implementasi instruksi ini kemungkinan akan menyebabkan gangguan signifikan pada operasi penerbangan. Pesawat A320 adalah model yang banyak digunakan baik di Indonesia maupun global, dengan banyak maskapai mengoperasikan pesawat ini. Kebutuhan untuk memperbarui perangkat lunak dan memastikan kepatuhan terhadap instruksi baru ini dapat menyebabkan keterlambatan dan potensi pembatalan penerbangan saat maskapai bekerja untuk memenuhi persyaratan.

Keselarasan Keselamatan Penerbangan Global

Keputusan otoritas penerbangan Indonesia untuk mengadopsi instruksi EASA mencerminkan sifat global dari regulasi keselamatan penerbangan. Arahan Kelaikudaraan Darurat EASA berfungsi sebagai standar yang biasanya diikuti oleh otoritas penerbangan di seluruh dunia untuk memastikan langkah-langkah keselamatan yang seragam di berbagai yurisdiksi. Dengan mengadopsi instruksi ini, Indonesia menyelaraskan standar keselamatan penerbangannya dengan praktik terbaik internasional, menjaga komitmen negara terhadap keselamatan penerbangan global.

Kepatuhan Regulasi dan Respons Industri

Maskapai yang mengoperasikan pesawat A320 di Indonesia sekarang harus memprioritaskan kepatuhan terhadap instruksi ini. Ini melibatkan pelaksanaan pembaruan perangkat lunak yang diperlukan dan memperoleh verifikasi kepatuhan dari otoritas yang relevan. Industri penerbangan diharapkan merespons dengan cepat terhadap instruksi ini untuk meminimalkan gangguan sambil memastikan keselamatan penumpang dan kru tetap menjadi prioritas utama.