Executive Summary

Key insights and market outlook

Industri pertambangan batubara Indonesia mewaspadai potensi risiko hukum dan masalah tata kelola yang timbul dari usulan kemitraan antara perusahaan tambang legal dan operasi penambangan ilegal (PETI) ¹

². Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan kekhawatiran bahwa kemitraan semacam itu dapat mengaburkan batas antara aktivitas legal dan ilegal, melemahkan kepastian hukum dan tata kelola industri. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang mengkaji model kemitraan ini meskipun ada kekhawatiran tersebut.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Industri Batubara Indonesia Peringatkan Risiko Kemitraan dengan Penambang Ilegal

Kekhawatiran atas Kepastian Hukum dan Tata Kelola

Industri pertambangan batubara Indonesia mengungkapkan kekhawatiran signifikan tentang potensi risiko yang terkait dengan usulan kemitraan antara perusahaan tambang legal dan operasi penambangan ilegal (PETI) ¹

². Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyatakan keprihatinan bahwa kolaborasi semacam itu dapat menyebabkan pengaburan batas antara aktivitas penambangan legal dan ilegal, yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan tata kelola industri secara keseluruhan.

Perspektif Regulasi dan Kerangka Kerja yang Diusulkan

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini sedang mengkaji kemungkinan implementasi skema kemitraan untuk mengelola PETI melalui kolaborasi dengan entitas tambang legal ²

. Pendekatan ini menarik paralel dengan kerangka legalisasi untuk sumur minyak eksisting sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025. Namun, pejabat menekankan bahwa pengelolaan PETI memerlukan mekanisme penanganan yang berbeda karena operasi ilegal ini dapat muncul kapan saja.

Kekhawatiran Industri dan Isu Keadilan

Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani, menyoroti bahwa implementasi kemitraan semacam itu dapat dianggap tidak adil bagi bisnis yang patuh terhadap regulasi ¹

. Asosiasi khawatir bahwa pendekatan ini mungkin memberi penghargaan pada aktivitas ilegal sementara perusahaan yang patuh menghadapi persyaratan regulasi yang ketat. Industri sangat khawatir tentang potensi penciptaan celah hukum dan dampak lingkungan dari legitimasi operasi yang sebelumnya ilegal.

Menyeimbangkan Tata Kelola dan Kebutuhan Industri

Skema kemitraan yang diusulkan dimaksudkan untuk membawa keteraturan pada aktivitas penambangan ilegal, namun menghadapi oposisi signifikan dari praktisi hukum dan ahli industri yang khawatir tentang potensi risiko hukum dan lingkungan ²

. Sementara pemerintah terus mengevaluasi proposal ini, industri pertambangan batubara tetap waspada tentang menjaga kepastian hukum dan tata kelola yang tepat di sektor ini.