Executive Summary

Key insights and market outlook

Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan hak lahan 190 tahun untuk proyek Ibu Kota Nusantara, yang sebelumnya diperbolehkan melalui dua siklus 95 tahun. Pemerintah, yang dipimpin oleh Menteri Agraria Nusron Wahid, memastikan bahwa keputusan ini tidak akan menghambat investasi di ibu kota baru. Putusan tersebut mengharuskan agar hak atas tanah mengikuti regulasi nasional dengan mekanisme evaluasi yang lebih jelas.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Mahkamah Konstitusi Batalkan Hak Lahan Panjang untuk Proyek Ibu Kota Nusantara

Pemerintah Beri Jaminan kepada Investor Meski Ada Putusan

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah membuat keputusan penting terkait Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan membatalkan ketentuan yang memungkinkan hak lahan 190 tahun bagi investor ¹

². Ketentuan ini merupakan bagian dari Undang-Undang No. 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Mahkamah memutuskan bahwa pengaturan awal yang memungkinkan dua siklus hak guna usaha (HGU) total 95 tahun, dengan potensi perpanjangan, tidak konstitusional.

Kerangka Hak Lahan Baru

Setelah putusan mahkamah, hak atas tanah untuk investor di IKN kini akan diatur oleh regulasi nasional alih-alih periode perpanjangan yang sebelumnya diizinkan ¹

. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa pemerintah akan menghormati dan melaksanakan putusan mahkamah. Kerangka baru ini akan mengharuskan hak atas tanah mengikuti praktik standar nasional dengan mekanisme evaluasi yang lebih jelas.

Jaminan Pemerintah terhadap Kelanjutan Investasi

Meski ada perubahan, pemerintah memberikan jaminan bahwa putusan ini tidak akan berdampak negatif pada investasi di Proyek IKN ¹

². Menteri Nusron Wahid menekankan bahwa meskipun durasi hak atas tanah telah disesuaikan, kepastian hukum bagi pelaku usaha tetap terjaga. Pemerintah melihat keputusan ini sebagai kesempatan untuk menciptakan praktik pengelolaan tanah yang lebih transparan dan akuntabel dalam pembangunan ibu kota baru.

Implikasi bagi Investor dan Pembangunan

Putusan ini berarti investor kini perlu menyesuaikan diri dengan regulasi hak atas tanah standar yang berlaku nasional. Ini termasuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai yang diberikan sesuai hukum nasional, bukan siklus perpanjangan yang sebelumnya diizinkan. Meski hal ini mungkin memerlukan penyesuaian dalam perencanaan jangka panjang bagi beberapa investor, pemerintah menyatakan bahwa hal ini tidak akan menghambat investasi.