Executive Summary

Key insights and market outlook

Sektor konstruksi Indonesia siap mengalami perubahan signifikan pada tahun 2026 seiring menurunnya dominasi BUMN. Pergeseran ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung partisipasi sektor swasta, khususnya usaha kecil dan menengah (UMKM). Faktor kunci termasuk peningkatan belanja infrastruktur dan regulasi yang membatasi keterlibatan BUMN dalam proyek kecil ¹

. Sementara itu, Kementerian BUMN telah diturunkan statusnya menjadi badan pengatur, mengubah perannya dalam mengawasi BUMN ²³.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Sektor Konstruksi Indonesia Akan Mengalami Pergeseran seiring Menurunnya Dominasi BUMN

Lanskap Bisnis Konstruksi yang Berubah

Sektor konstruksi Indonesia berada di ambang transformasi signifikan memasuki tahun 2026. Menurut Errika Ferdinata, Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), lanskap bisnis diperkirakan akan bergeser dari dominasi historis oleh perusahaan konstruksi milik negara (BUMN Karya) ¹

.

Partisipasi Sektor Swasta yang Meningkat

Pergeseran ini terutama didorong oleh kebijakan pemerintah yang menciptakan peluang bagi pemain sektor swasta, khususnya usaha kecil dan menengah (UMKM) konstruksi. Faktor-faktor kunci yang mendukung transisi ini meliputi:

Alokasi anggaran pemerintah: APBN 2026 dipandang memberikan arah yang jelas untuk proyek-proyek pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur desa, perumahan, dan sanitasi yang umumnya melibatkan kontraktor kecil ¹
Source 1
https://industri.kontan.co.id/news/dominasi-bumn-karya-di-bisnis-konstruksi-diprediksi-mulai-menyusut-pada-tahun-2-26
.
Perubahan regulasi: Regulasi baru yang melarang BUMN atau anak perusahaannya mengikuti tender proyek di bawah Rp 100 miliar membuka peluang bagi kontraktor swasta dan daerah.

Penataan Ulang Kementerian BUMN

Dalam perkembangan terkait, Kementerian BUMN telah diturunkan statusnya menjadi badan pengatur yang disebut Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sejak Oktober 2025 ²

³. Perubahan ini mengikuti pengundangan UU No. 16/2025 tentang perubahan UU BUMN. Tugas utama badan pengatur baru ini meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pengelolaan BUMN ².

Dampak terhadap Pegawai Eksisting

Transisi Kementerian BUMN ke BP BUMN memiliki implikasi bagi pegawai yang ada. Menurut Peraturan Presiden No. 105/2025, semua pegawai kementerian lama akan dialihkan otomatis ke badan pengatur baru ³

.