Koperasi di Indonesia Menghadapi Risiko Kejahatan Keuangan yang Meningkat

Kementerian Mengkhawatirkan Kerentanan terhadap Pencucian Uang

Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia mengungkapkan keprihatinan bahwa koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP), menjadi target pelaku kejahatan keuangan yang terlibat dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Herbert H.O Siagian, menekankan bahwa koperasi ini semakin sering digunakan untuk aktivitas keuangan ilegal.

Langkah Regulasi untuk Mengatasi Kejahatan Keuangan

Untuk mengatasi risiko ini, Kementerian berkolaborasi erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), unit intelijen keuangan Indonesia. Sebagai bagian dari regulasi anti-pencucian uang yang ada di bawah UU No. 8/2010, KSP diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan di atas Rp 500 juta ke PPATK. Persyaratan regulasi ini bertujuan meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan koperasi untuk kejahatan keuangan.

Pengawasan dan Kepatuhan yang Ditingkatkan

Upaya Kementerian untuk memperkuat pengawasan termasuk koordinasi yang lebih baik dengan PPATK untuk memantau kepatuhan di antara KSP. Dengan meningkatkan mekanisme pelaporan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum anti-pencucian uang, otoritas bertujuan mengurangi risiko yang terkait dengan aktivitas keuangan koperasi.