Key insights and market outlook
Pemerintah Indonesia kembali mengaktifkan wacana redenominasi mata uang melalui PMK No. 70/2025 dan masuknya RUU Redenominasi ke Program Legislasi Nasional 2025–2029. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan transaksi dan meningkatkan efisiensi, namun menghadapi tantangan seperti kesiapan kelembagaan dan stabilitas ekonomi. Keberhasilan bergantung pada faktor-faktor seperti komunikasi publik jangka panjang, penguatan kelembagaan sebelumnya, dan uji coba regional untuk mengurangi potensi inflasi dan volatilitas mata uang.
Pemerintah Indonesia kembali mengaktifkan wacana redenominasi mata uang melalui PMK No. 70/2025 dan masuknya RUU Redenominasi ke Program Legislasi Nasional 2025–2029. Inisiatif ini bertujuan untuk memodernisasi rupiah dengan potensi penghapusan nol dari uang kertas, yang secara teoritis dapat menyederhanakan sistem pembayaran dan meningkatkan efisiensi transaksi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada berbagai faktor ekonomi dan kelembagaan.
Stabilitas Ekonomi: Rupiah telah menghadapi tekanan signifikan, melemah ke Rp16.000 terhadap USD pada akhir 2024, menyoroti masalah struktural yang mendasarinya seperti defisit transaksi berjalan yang persisten dan ketergantungan pada impor energi dan pangan. Defisit transaksi berjalan tercatat sebesar US$8,9 miliar pada 2024, sementara arus modal asing tetap mencatat surplus finansial.
Kesiapan Kelembagaan: Para ahli memperingatkan bahwa redenominasi mata uang tanpa penguatan kelembagaan saja tidak cukup. Contoh historis dari Turki dan Brasil menunjukkan bahwa redenominasi yang berhasil memerlukan konsolidasi fiskal sebelumnya, pengendalian inflasi, dan stabilitas politik. Sebaliknya, negara-negara seperti Zimbabwe dan Venezuela menunjukkan bagaimana redenominasi tanpa prasyarat ini dapat memperburuk devaluasi mata uang.
Biaya Implementasi: Proses transisi melibatkan biaya signifikan, termasuk pembaruan sistem akuntansi, integrasi digital, dan pencetakan uang baru. Biaya-biaya ini, meskipun belum diungkapkan secara resmi, diperkirakan cukup besar.
Persepsi dan Komunikasi Publik: Pengalaman internasional menunjukkan bahwa komunikasi publik jangka panjang sangat krusial. Turki menghabiskan sekitar tujuh tahun untuk proses ini. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kepanikan publik, peningkatan preferensi penyimpanan mata uang asing, dan volatilitas nilai tukar yang timbul.
Bagi Indonesia, jalan menuju redenominasi yang berhasil membutuhkan:
Pada akhirnya, meskipun redenominasi dapat menjadi simbol modernisasi mata uang, keberhasilannya bergantung pada menjadi bagian dari strategi yang lebih luas yang mencakup perbaikan kesehatan fiskal, penguatan neraca perdagangan, dan stabilitas harga yang kredibel. Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan hati-hati untuk memastikan bahwa inisiatif ini mencapai tujuannya tanpa memperburuk kerentanan ekonomi yang ada.
Redenomination Policy Announcement
Currency Modernization Initiative